Pengelolaan Busway, Pemprov Harus Mandiri
FYI,
-K-
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=1079#
*Pengelolaan Busway, Pemprov Harus Mandiri* SP/Luther Ulag
Salah satu halte busway di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (20/11), yang dibangun dengan biaya besar ini belum juga digunakan dan terancam rusak. Nantinya, halte busway tersebut digunakan untuk jalur Transjakarta koridor IX jurusan Pinang Ranti - Pluit.
[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak mengikutsertakan swasta dalam investasi busway. Keikutsertaan swasta dalam pengelolaan busway akan menimbulkan konsekuensi dalam menentukan arah kebijakan pada kemudian hari.
“Kewenangan Pemprov harus diamankan dalam pengelolaan busway. Pemprov jangan sampai terjebak dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan publik. Skenario lain juga harus disiapkan agar peran swasta diminimalkan dalam pengelolaan aset Pemprov,” kata Analisis Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago kepada SP seusai dialog publik Evaluasi Penyelenggaraan Busway 2004-2008 yang diadakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Jakarta, Kamis (20/11).
Menurut Andrinof, keterlibatan swasta yang terlalu besar akan menimbulkan masalah baru pada kemudian hari. Sebab, swasta cenderung mencari keuntungan. Sehingga, pengguna busway yang akan rugi. “Kalau hanya untuk pengadaan karcis, bus, dan operator, mungkin tidak masalah diserahkan ke swasta. Tetapi, kalau sudah menyangkut investasi, maka hal itu akan menjadi preseden buruk,'’ katanya.
Ia juga meminta Pemprov dan DPRD DKI menghilangkan istilah subsidi untuk busway. Dalam APBD, lanjutnya, pengalokasian anggaran lebih baik dibuat dalam bentuk pengeluaran rutin seperti halnya anggaran pelayanan publik lainnya.
“Kalau dibuat istilah subsidi dalam APBD, seolah-olah busway rugi. Kalau dalam bentuk anggaran rutin saya kira akan lebih baik karena pihak lain tidak boleh mengintervensi kebijakan Pemprov,'’ ujarnya.
Masalah baru pengelolaan busway yang muncul seperti sekarang ini adalah tersendatnya penambahan bus (operator) diberi posisi sebagai salah satu kekuatan penentu kebijakan. Terbukti, katanya, pihak operator bisa mengancam akan menghentikan operasional 436 bus Transjakarta di semua koridor jika Pemprov tidak memenuhi tuntutan mereka beberapa waktu lalu. ‘’Kontrak antara Pemprov dengan swasta harus disiasati dan jangan sampai terjebak. Pemprov bisa menganggarkan satu persen setiap tahun dari total APBD untuk membangun koridor busway. Hanya Rp 1 triliun untuk 15 koridor, saya kira tidak sulit, apalagi anggaran itu untuk pelayanan publik,'’ tuturnya. [HTS/Y-4]
[Non-text portions of this message have been removed]
Category: suaratransjakarta
